Foto: Aspidsus Kejati Sulawesi Barat, Feri Mupahir, saat memberikan keterangan usai melakukan penahanan Tersangka an.Murnianto (rompi merah) (instagram.com/kejatisulbar/)


RES, ppa.go.id, 16 Oktober 2020

Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi bibit kopi, Murnianto, ditahan Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Mamuju, Kamis (15/10/2020) pukul 15.00 WITA.

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulawesi Barat, Feri Mupahir, S.H., M.H., mengungkapkan tersangka atas nama Murnianto ditahan Tim Penyidik Pidsus terkait dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bibit Kopi/Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa TA 2015.

“Penahanan dilakukan terhadap tersangka, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (T-2), Nomor: PRINT-458/P.6/Fd.1/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020. Selama 20 hari akan ditempatkan di Rutan Polda Sulawesi Barat, ” ujar Feri.

Menurut Feri, dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi saat Tersangka berperan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) pada kegiatan pengadaan bibit kopi/kegiatan perluasan tanaman kopi di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Holtikultura Kabupaten Mamasa Tahun 2015.

Dalam kasus tersebut, Tersangka meminta tim kelompok kerja (Pokja) untuk mengganti spesifikasi bibit kopi pada summary report menjadi jenis benih kopi Somatic embryogenesis (SE). Hal tersebut dilakukannya dengan merujuk produk tertentu agar pelelangan dapat dimenangkan oleh salah satu perusahaan yang telah terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan satu-satunya supplier bibit kopi SE di Indonesia.

“Tersangka sebagai PPK membuat kontrak yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), pedoman teknis, dan spesifikasi barang berupa bibit kopi yang ada pada HPS. Kemudian, pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan, seharusnya perusahaan tidak dapat memenuhi prestasi pekerjaan, namun tersangka membuat addendum kontrak sehingga pencairan pekerjaan dapat dilakukan 100 persen,” kata Aspidsus Kejati Sulawesi Barat.

Atas perkara tersebut, perkiraan kerugian negara sekitar Rp. 1.166.808.870,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

“Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” lanjutnya.

Leave a Reply