ANS, Portal Pro Adjudicatio, Senin 16 November 2020
Kejari Batanghari telah melakukan penyelidikan yang berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Kamis (12/11/20). Hal tersebut dilakukan dengan dasar Nomor: 39/LHP/XVIII/JMB/10/2015 20 Oktober 2015 terhadap dugaan 14 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak membayar iuran tetap (Land Rent), iuran produksi (Royalti) penjualan hasil tambang dan tidak menempatkan jaminan reklamasi serta pasca tambang.
Keberhasilan penyelidikan tersebut pada Senin 26 Oktober 2020 sekitar pukul 09.38 WIB berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kejari Batanghari berkolaborasi dengan kerjasama bersinergi dengan inspektur tambang pada Dinas ESDM Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, dan Inspektorat Daerah Batanghari.
Telah dilakukan pembayaran iuran tetap oleh PT. Bubuhan Multi Sejahtera (PT. BMS) yaitu perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Batanghari. Pembayaran tagihan iuran tetap dibayar melalui Pos Bayar Bank Mandiri senilai USD 33.107,34 atau senilai Rp467.394.528.
“Kejari Batanghari mengharapkan bagi perusahaan tambang yang tertera di dalam LHP BPK tersebut segera mengikuti jejak PT. BMS untuk menyelesaikan kewajiban membayar kepada negara,” tegas Kepala Kejaksaan Negri Batanghari, Dedy Priyo Handoyo.
Pembayaran yang dilakukan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari sesuai ketentuan akan mendapat dana bagi hasil sebesar 64 persen yang akan ditransfer Kementrian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari. Sehingga atas pembayaran tersebut akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari.
Selanjutnya terhadap perusahaan pertambangan yang belum membayar kewajiban sesuai dengan temuan BPK RI. Kejari Batanghari bersama-sama dengan instansi terkait akan terus mengoptimalkan PAD Kabupaten Batanghari.
