RES, ppa.go.id, 15 Okotber 2020
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. didampingi Ketua Persatuan jaksa Indonesia (PJI) Daerah Kejati NTB Tende, S.H., M.H, Asisten Pembinaan (Asbin) serta pengurus PJI Kejati NTB mengikuti webinar nasional, Rabu (14/10/2020).
Webinar nasional tersebut diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerja sama Persatuan Jaksa Indonesia Pengurus Daerah Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema “Penegakan Hukum yang Berkualitas dan Berkeadilan Melalui RUU Kejaksaan”.
Dalam acara tersebut hadir Jaksa Agung RI Dr. ST. Buhanuddin, S.H., M.H sebagai keynote speaker, bersama narasumber lain yakni Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dan Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Firdaus Dewilmar, S.H., M.Hum, selaku Pembina Persatuan Jaksa Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mengungkapkan PJI Sulawesi Selatan merasa terpanggil untuk ikut serta berpartisipasi dengan cara memberikan sumbangsih pemikiran dan ide-ide bagi RUU Kejaksaan dengan menggandeng kalangan akademisi untuk menggali pandangan mengenai hal tersebut.
“Semoga webinar ini memberikan manfaat bagi peserta serta dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pembahasan RUU tentang Kejaksaan yang baru,” imbuhnya.
Sementara itu, Jaksa Agung RI Dr. ST. Buhanuddin, S.H., M.H juga menyampaikan melalui adanya acara webinar nasional ini, antara dunia akademik dan pengalaman praktik dapat bersama-sama memikirkan berbagai persoalan di bidang hukum. Selain itu, hasil dari webinar ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangsih yang riil bagi pembangunan hukum di Indonesia.
Menutunya Jaksa Agung, adanya RUU perubahan atas UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan merupakan sebuah momentum bagi Kejaksaan untuk berbuat lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya RUU ini diharapkan juga dapat terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, hukum di indonesia harus dapat menjamin bahwa pembangunan seluruh aspek didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkualitas dan berkeadilan.
Acara webinar nasional ini dimulai pukul 10.00 hingga 12.00 WITA dengan diikuti oleh sekitar 700 peserta dari berbagai wilayah, diantaranya para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia, para pengurus Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), civitas akademika, dan peserta lainnya.
