Foto: Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di Gedung Jamdatun, Jakarta, Kamis (08/10/2020) (Instagram.com/kejaksaan.ri/)

RES, ppa.go.id, 09 Oktober 2020

Kejaksaan Agung RI kembali menyapa masyarakat melalui program kerjasama RRI dan Kejaksaan Agung, Dialog Interaktif Jaksa Menyapa yang disiarkan secara langsung dari Gedung Jamdatun Lantai III, Jakarta, Kamis (08/10/2020) pukul 14.00 WIB.

Menghadirkan Direktur Bidang Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Pathor Rahman, S.H., M.H. sebagai narasumber, didampingi oleh Kasubdit Bantuan Hukum Pemulihan Rizal Pahlevi, S.H., M.H., dan juga Kasubdit Arbitrase Cahyaning Nur Ratih, S.H., M.H.,

Dialog interkatif Jaksa Menyapa kali ini mengangkat tema “Peran Jaksa Pengacara Negara Penanganan Perkara Perdata. Masyarakat dapat menyaksikan siaran serta mengajukan pertanyaan melalui berbagai media.

Menurut Pathor Rahman, dasar atura peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat 2, di mana di bidang perdata dan tata usaha kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat mendampingi pemerintah atau negara.

“Dalam hal ini mendampingi pemerintah dan negara baik di luar pengadilan maupun di pengadilan,” ujarnya.

Adapun poin utama tugas Jamdatun, kata Pathor, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum.

Pathor Rahman mengungkapkan dengan adanya Jamdatun, salah satunya pelayanan hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN), penyelamatan keuangan kekayaan negara oleh Kejaksaan Agung  sampai saat ini mencapai sekitar Rp. 391 Triliun.

Sementara itu, seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia telah berhasil menyelamatkan aset negara sebesar sekitar Rp. 331 Miliar serta dalam bentuk mata uang asing sebesar sekitar USD 11 Juta.

“Kewenangan JPN mewakili atas nama negara dan pemerintah, namun dapat juga mewakili/mendampingi masyarakat terutama dalam kelas action,” kata Pathor.

Lebih lanjut, Pathor menjelaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berada dalam satu rumpun tetapi berbeda domain atau kewenangannya. JPU ada pada domain untuk pidana, baik itu pidana umum, tipikor. Sedangkan JPN itu domainnya ada pada perdata atau TUN.

Dalam hal pelayanan hukum di masyarakat, Kejaksaan Agung RI maupun seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ada pelayanan hukum.

“Disitu ada Jaksa Pengacara Negara yang akan memerima masyarakat untuk meminta kepada masyarakat yang menyangkut permasalahan masyarakat itu, baik itu perdata maupun pidana, kalau nanti pidana mungkin akan diarahkan pada Jaksa Penuntut Umum,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini kepercayaan berbagai stakeholder telah meningkat. Hal ini mengindikasikan masyarakat maupun pemerintah telah percaya terhadap tugas dan kinerja  kejaksaan khususnya Jamdatun.

Lebih lanjut, Kasubdit Arbitrase Cahyaning Nur Ratih, S.H., M.H., menambahkan selain menangani perkara perdata JPN juga menangani perkara arbitrase.

“Selain itu, selain mewakili instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, kita juga ada untuk masyarakat karena ada fungsi pelayanan hukum. Jadi dimanapun kapanpun masyarakat perlu advice hukum dapat mendatanangi kantor kantor kita untuk meminta pelayanan hukum,” tuturnya.

Leave a Reply